PANGERAN DAYAK MAANYAN

Tentang semua kerinduan terhadap kampung halaman nan luas di alam semesta

Karbon Trading di tanah Dayak…Mungkinkah??

2 Comments

MENGENAL CARBON TRADING

SEBUAH TREND  PEMANFAATAN HUTAN MASA DEPAN

Oleh

David Suwito, S.Hut

Hutan tropis merupakan salah satu unsur terpenting yang dapat mempertahankan keseimbangan alam. Secara biologis, hutan tropis merupakan ekosistem terkaya di bumi dan berperan penting dalam hidrologi regional, penyimpanan karbon, dan iklim global . Namun perusakan hutan tropis dengan cepat terus berlanjut, dengan sekitar 13 juta hektar hutan dihabisi setiap tahunnya. Laju penggundulan hutan yang sedemikian tinggi telah berpengaruh besar terhadap perubahan iklim global.

Berbagai sebab telah melatarbelakangi perusakan hutan tersebut. Pada beberapa dekade lampau, penebangan hutan lebih disebabkan oleh pembukaaan lahan pertanian tradisional. Dari tahun 1960an-1980an, penggundulan hutan tropis ditiupkan secara luas oleh kebijakan-kebijakan pemerintah untuk pengembangan pedesaan, yang mencakup peminjaman untuk pertanian, pajak insentif, dan konstruksi jalanan, bersamaan dengan pertumbuhan populasi yang cepat di banyak negara berkembang. Kebijakan tersebut, terutama terlihat di negara-negara seperti Brazil dan Indonesia, mendorong munculnya gelombang arus yang dramatis para penduduk ke daerah perbatasan dan sering kali menyebabkan kerusakan hutan secara cepat.

Indonesia sebagai negara yang mempunyai luas hutan ke-dua terbesar di dunia, menyimpan keanekaragaman hayati yang luar biasa, baik flora maupun fauna. Selain itu indonesia yang terdiri dari beribu-ribu pulau, juga dikenal sebagai sumber plasma nutfah/megabiodiversity  terbesar di dunia.

Selama ini hutan memberi manfaat yang sangat besar bagi negara maupun dunia, manfaat ini bisa berbentuk sosial ekonomi, ekologi maupun produksi/atau ekonomi. Pemanfaatan hutan dengan latar belakang ekonomi terbagi menjadi Hasil Hutan Kayu (HHK) dan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) baik  berupa barang (rotan, damar, gaharu, gemor) maupun  dalam bentuk jasa lingkungan.

Salah satu hasil pemanfaatan hutan yang masih belum begitu dikenal masyarakat awam namun mempunyai nilai ekonomis yang sangat tinggi tanpa merusak fungsi maupun keberadaan hutan itu sendiri adalah penjualan emisi atau penjualan karbon/ Carbon trading .

Perdagangan emisi atau Carbon Trade, merupakan pendekatan administrasi yang digunakan untuk mengendalikan pencemaran dengan memberikan insentif ekonomi untuk menurunkan emisi pencemar atau polutan. Pangaturan perdagangan emisi ini bersumber pada konvensi internasional, salah satunya disebut sebagai Protocol Kyoto dimana Indonesia telah ratifikasi konvensi tersebut dalam sidang pleno DPR pada 28 Juni 2004 melalui pembahasan panjang sejak 1997. Sedangkan CARBON TRADE sendiri menurut definisi wikipedia merupakan suatu mekanisme berbasis pasar untuk membantu membatasi peningkatan karbon-dioksida di atmosfer bumi, dlm transaksinya pembeli dan penjual kredit karbon dianggap sejajar dalam peraturan perdagangan yg telah distandarisasi.

Carbon trading dalam hal ini tentu saja diawali dengan perjanjian antara penjual dan pembeli dengan MoU yang jelas dan mengikat kedua belah pihak. Dalam hal ini dapat diartikan pembeli kredit karbon itu adalah pemilik industri yang menghasilkan karbon-dioksida sedangkan penjualnya adalah pemilik hutan yang yang secara ilmiah mampu menyerap/absorbsi karbon-dioksida yang dikeluarkan oleh sipembeli tadi. Dalam konteks internasional dapat diartikan bahwa negara maju dengan industri yang menghasilkan karbon banyak ”membeli” jasa hutan dari negara negara yang memilikinya.

Mengapa perdagangan emisi dapat dijalankan? Setiap negara menghasilkan carbon dari ekosistem hutan di wilayahnya. Tetapi setiap negara juga menghasilkan emisi atau pancaran efek greenhouse sebagai dampak dari kegiatan industri. Konvensi internasional mengatur batasan jumlah tingkat emisi, sehingga suatu negara harus menutup industri mereka jika tingkat pulutannya sudah tidak seimbang lagi dengan carbon yang dihasilkan dari wilayahnya.

Untuk dapat meneruskan industrinya, suatu negara dapat membeli carbon dari negara lain seperti Indonesia yang mempunyai kelebihan karena wilayah hutannya sangat luas. Misalnya, Republik Federasi Jerman yang sebagian besar energi listriknya dari pembangkit berbahan bakar batubara. Power plant berdampak emisi yang juga menebarkan asam sulfat keudara. Industri mereka terancam ditutup manakala tingkat keseimbangan emisinya tidak sesuai lagi dengan parimeter konvensi internasional. Jika keadaanya demikian maka Jerman dapat membeli carbon dari Indonesia.

Sejarah Carbon Trading

Munculnya carbon trading atau awalnya disebut penjualan emisi berawal dari kencangnya isu pemanasan global/global warming akibat meningkatnya kadar carbondioksida di udara yang tidak seimbang dengan kemampuan bumi (hutan) untuk menyerapnya.

Pemanasan global dapat dipahami sebagai kejadian meningkatnya temperatur/ suhu rata-rata atmosfer, laut dan daratan bumi , sebagai akibat dari efek rumah kaca (green house effect). Dimana radiasi dari sinar matahari masuk dan terjebak di dalam atmosfer akibatgas rumah kaca , sehingga menaikkan suhu permukaan bumi. Peristiwa ini disebut juga dengan perangkap gelombang radiasi. Gas rumah kaca tersebut merupakan hasil dari aktivitas industri/ pabrik yang didominasi oleh negera-negara maju, praktek pembakaran hutan dan lahan untuk perkebunan sawit/ HTI, pembakaran pada tempat pembuangan akhir sampah, penggunaan bahan bakar fosil dan hasil dekomposisi pada daerah genangan bendungan-bendungan skala besar (gas metan) yang diemisikan ke atmosfer.

Kontributor utama gas rumah kaca adalah Negara maju/ industri (Annex 1), dimana Amerika memberikan kontribusi sebesar 4.957.022 Gg (36,1%) dan menempati urutan pertama berdasarkan laporan COP ke-3 di Kyoto Jepang. Di Indonesia Proses pengrusakan hutan alam, praktek pembakaran hutan dan lahan menempati urutan pertama di dunia, hal ini telah membawa Indonesia menjadi pernah menjadi negara dalam urutan ketiga pelepas emisi karbon terbesar di dunia setelah Amerika dan China. Kebakaran hutan/ lahan yang terjadi pada tahun 1997-1998 telah mengakibatkan 10 juta hektar hutan Indonesia mengalami kerusakan dengan jumlah kerugian mencapai 3 milliar dolar Amerika dan telah melepas gas rumah kaca sebesar 0,81-2,57 Gg karbon (fire bulletin, WWF).

Pemanasan global (baca; perubahan iklim) sudah menjadi isu global, maka penanganannya harus ditangani secara global/ bersama-sama pula dengan prinsip siapa berbuat harus bertanggungjawab. Untuk itu pada KTT Bumi di Rio de Janeiro pada tahun 1992 telah disepakati dan disahkan perjanjian/ konvensi dibawah PBB, yang mengatur usaha-usaha untuk menstabilkan konsentrasi gas-gas di atmosfer. Bahwa jauh sebelum KTT Bumi dilaksanakan, pembicaraan tentang perubahan iklim sudah dimulai pada pertengahan decade 1980, berdasarkan laporan Intergovernmental Panel On Climate Change (IPCC), yang menyatakan bahwa telah terjadi perubahan iklim yang menunjukkan adanya dampak negatif terhadap semua aspek kehidupan manusia. Kemudian PBB menyikapinya dalam sebuah pertemuan umum pada tahun 1990 yang menghasilkan Kerangka Kerja Konvensi Perubahan Iklim (United Nations Framework Convention On Climate Change, UNFCCC) dan membentuk Komite Negosiasi Antar Negara (Intergovermental Negotiating Committee, INC)
Konvensi perubahan iklim bertujuan menstabilkan konsentrasi gas rumah kaca diatmosfir pada tingkat yang tidak membahayakan system iklim dan telah berlaku serta mengikat secara hukum sejak tanggal 21 Maret 1994 setelah diratifikasi lebih dari 50 negara.

Indonesia telah meratifikasi konvensi tersebut pada 1 Agustus 1994 yang dituangkan dalam UU No. 6 tahun 1994. Berdasarkan Protokol Kyoto , seluruh negara Annex 1 (Negara maju) wajib menurunkan emisinya sebesar 5,2 % dari tingkat emisi tersebut di tahun 1990. Sementara Negara-negara non Anex 1 (Negara berkembang) tidak mempunyai kewajiban untuk menurunkan emisi, namun bisa ikut berpartisipasi dalam upaya penurunan emisi dengan prinsip common but differentiated responsibility (tanggungjawab bersama dengan porsi yang berbeda).

Bentuk Mekanisme Penurunan Emisi

Protokol Kyoto memberikan tiga mekanisme penurunan emisi kepada Negara-negara Annex 1, yaitu : Joint Implementation (JI), mekanisme yang memungkinkan negara-negara maju unjtuk membangun proyek bersama yang dapat menghasilkan kredit penurunan/ penyerapan emisi gas rumah kaca. Emission Trading (ET), mekanisme yang memungkinkan sebuah Negara maju untuk menjual kredit penurunan emisi gas rumah kaca kepada Negara maju lainnya. Clean Development Mechanism (CDM), mekanisme yang memungkinkan negara non Annex 1 untuk berperan aktif membantu penurunan emisi gas rumah kaca melalui proyek yang diimplementasikan oleh sebuah negara maju. Sementara Indonesia lebih mengenal skema REDD (Reducing emission from deforestation and degradation) atau pengurangan Emisi dari Deforestasi dan degradasi di Negara berkembang, dan Negara maju member insentif untuk upaya tersebut. Mekanisme REDD ini sudah menjadi keputusan pada COP-13 atau Bali Action Plan

Bentuk Carbon Trading

Carbon trading hanya akan bias dilaksanakan bila dilakukan perjanjian terlebih dahulu antara pembeli dan penjual (atau Negara pembeli dan penjual), kemusian pembayarannya ada beberapa bentuk :

  1. Pembayaran langsung, dalam hal ini pembeli akan membayar sejumlah uang sesuai dengan perjanjian yang ada
  2. Debt for Nature Swapt, ini adalah bentuk penghapusan utang negara penjual oleh dari negara pembeli.
  3. Dana Hibah, bentuk ini biasanya diberiakan pada tahap persiapan dimana Negara penjual masih menghitung kapasitas penyerapan karbon yang dimilikinya.
  4. Penjualan kredit voluntary emissions reduction (pengurangan emisi sukarela – VER) ke pasar global

Secara sederhana, mekanisme perdagangan karbon dapat dijelaskan sebagai berikut:

  1. Negara berkembang yang memiliki kapasitas niremisi CO2 menghitung kapasitas dasar pengurangan karbon yang disajikan dalam skenario dasar
  2. Perhitungan emisi dasar tersebut dimasukkan dalam kapasitas pengurangan emisi atau yang dikenal dengan Emission Reductions (ERs). Perhitungan tesebut disajikan dalam Skenario Proyek
  3. Negara berkembang menjual kapasitas pengurangan emisi melalui proyek kepada negara industrialis (Negara maju)
  4. Negara maju sebagai penghasil emisi karbon menghitung kapasitas pembelian emisi CO2, volume pembelian, nilai pembelian yang didasarkan pada target pengurangan emisi karbon yang telah disepakati
  5. Negara maju akan membayarkan sejumlah uang, yang telah disepakati bersama, sebagai kompensasi atas pengurangan emisi karbon yang ditetapkan.

Peluang dan hambatan

Peluang

  1. Sumber Daya Alam

Kawasan hutan di Indonesia yang mencapai 120,5 juta ha atau sekitar 60 persen dari luas total Indonesia, mempunyai manfaat langsung dan tidak langsung yang telah dikenal secara luas. Selain berperan sebagai sumber pendapatan untuk 1,35 %  angkatan kerja langsung dan  5.4 %  angkatan kerja tidak langsung, hutan merupakan tulang punggung ekonomi nasional antara tahun 1985 – 1995an. Manfaat langsung dari hutan adalah penghasil kayu dan non kayu sedang manfaat tidak langsung  adalah sebagai pengatur iklim mikro, pengatur tata air dan kesuburan tanah, serta sumber plasma nutfah yang sangat penting bagi kehidupan manusia saat ini dan di masa yang akan dating. Dalam konteks perubahan iklim, hutan dapat berperan baik sebagai sink (penyerap/penyimpan karbon) maupun source (pengemisi karbon).

  1. b. Peluang Ekonomi

Kredit karbon melalui penghindaran penggundulan hutan menawarkan kesempatan ekonomis untuk bisnis Indonesia. Bloomberg memperkirakan bahwa dengan mencegah terbuangnya 1 hingga 2 milyar ton karbon per tahun dapat menghasilkan US$ 39 juta tiap tahunnya. Walau perkiraan ini bisa dibilang tinggi, paling tidak Indonesia dapat menghasilkan hingga US$10 milyar per tahun dari penjualan kredit voluntary emissions reduction (pengurangan emisi sukarela – VER) ke pasar global. Ini diasumsikan bahwa permintaan stabil, namun sesungguhnya permintaan meningkat. Bahkan, penukaran nilai di pasar karbon Uni Eropa tahun lalu meningkat tiga kali lipat. Jika Amerika Serikat memutuskan untuk mengurangi emisi karbonnya hingga 20 persen pada tahun 2020 mengikuti Uni Eropa, ini akan menjadi permintaan yang mampu membeli seluruh karbon Indonesia pada tingkat premium. Indonesia dapat menjadi pemimpin global dalam menghindarkan penggundulan hutan. Indonesia dapat memberikan variasi lain di ekonominya sambil menurunkan ketidakstabilan ekonomi nasional yang menghasilkan peningkatan pengembangan masyarakat dan dana pendidikan serta meningkatkan kualitas air. Ini akan muncul bila Indonesia berinvestasi di penghindaran penggundulan hutan sebagai pembendung pasar global. Indonesia memiliki hampir 60 persen rawa-rawa lahan gambut, atau 20 juta hektar, yang bisa dipergunakan dengan mudah dalam pasar karbon.

Hambatan

  1. Tinggi Gas Rumah Kaca di Indonesia

Di Indonesia Proses pengrusakan hutan alam, praktek pembakaran hutan dan lahan menempati urutan pertama di dunia, hal ini telah membawa Indonesia menjadi Negara dalam urutan ketiga pelepas emisi karbon terbesar di dunia setelah Amerika dan China. Kebakaran hutan/ lahan yang terjadi pada tahun 1997-1998 telah mengakibatkan 10 juta hektar hutan Indonesia mengalami kerusakan dengan jumlah kerugian mencapai 3 milliar dolar Amerika dan telah melepas gas rumah kaca sebesar 0,81-2,57 Gg karbon (fire bulletin, WWF). Pemanasan global (baca; perubahan iklim) sudah menjadi isu global, maka penanganannya harus ditangani secara global/ bersama-sama pula dengan prinsip siapa berbuat harus bertanggungjawab

Emisi Gas Rumah Kaca/GRK (Green House Gases/GHGs) yang terjadi di sektor Kehutanan Indonesia bersumber dari deforestasi (konversi hutan untuk penggunaan lain seperti pertanian, perkebunan, pemukiman, pertambangan, prasarana wilayah) dan degradasi (penurunan kualitas hutan akibat illegal logging, kebakaran, over cutting, perladangan berpindah (slash and burn), serta perambahan hutan.

  1. Strategi negara

Perdangan karbon  terlepas dari strategi-strategi politik lingkungan negara-negara adidaya yang menerapkan standar ganda, maka usulan Indonesia untuk membentuk Kaukus Kehutanan negara-negara yang memiliki Hutan Hujan Tropis guna berkolaborasi dalam menyelamatkan hutan tropis dan sekaligus memetik dana lingkungan dari setiap hektar hutan yang ada, Pada awalnya, cuma delapan negara yang menyatakan bersedia bergabung dalam kaukus itu, namun kemudian bertambah jadi 12 negara, sehingga total negara pemilik hutan hujan tropis yang bersepakat akan melestarikan hutannya adalah 12 negara, yakni Indonesia, Brasil, Kosta Rika, Kamerun, Kolombia, Gabon, Malaysia, Kongo, Republik Demokratik Kongo, Meksiko, Papua Nugini dan Peru

  1. Peraturan,  Birokrasi dan Perjanjian Internasional

Indonesia memerlukan peraturan jelas yang mengatur tentang kerja sama bisnis carbon trade yang melibatkan daerah pemilik hutan dan investor swasta.
Presdir PT Global Eco Rescue Laode M. Kamaluddin mengatakan sejauh ini kerja sama antara pemda pemilik hutan dan swasta bisa dilakukan dengan membentuk Badan Layanan Umum (BLU).
Namun bagi Indonesia, menurut Drasospolino dari WWF Kalteng, pelaksanaan karbon hutan CDM ini masih mempunyai beberapa hambatan, yang salah satunya adalah hambatan birokratis. Masalah utama yaitu aturan bagi CDM di sektor kehutanan sendiri yang masih dalam taraf negosiasi antarnegara peserta

  1. Ketersedian Sumber Daya Manusia

Untuk melakukan negoisasi dengan negara pembeli diperlukan SDM yang handal dan visioner, sedangkan untuk melakukan perhitungan kandungan carbon maupun carbon terserap oleh hutan Indonesia diperlukan tenaga teknis yang berkualitas, yang saat ini belum banyak dimilki oleh Indonesia

Apa Yang Harus dilakukan Indonesia?

Langkah konkret yang dapat ditempuh oleh pemerintah serta masyarakat Indonesia dapat dijelaskan sebagai berikut:

  1. Pemerintah Indonesia dapat menyetujui proyek awal penghindaran penggundulan hutan
  2. Masyarakat lokal Indonesia dapat menanam kembali hutan-hutan komunal mereka menggunakan spesies asli. Usaha ini akan menghasilkan hutan yang beragam yang dapat menimbun karbon, dan membuatnya sesuai untuk mendapatkan kompensasi dari metedologi yang dapat digunakan dengan CDM programatik dan CDM
  3. Kalangan bisnis di Indonesia dapat mendorong usaha-usaha yang dapat mencegah maraknya pengalihfungsian hutan tropis menjadi sektor komersial. Hal ini dapat ditempuh dengan mendorong masyarakat di lingkungan masing-masing untuk lebih aktif menanami lahan yang kurang produktif
  4. Penerapan sertifikasi  pada produk-produk yang berasal dari alam. Hal ini akan mendorong perusahaan untuk ikut menumbuhkan kepedulian terhadap lingkungan

DAFTAR PUSTAKA

Bakhtiar, I., H.Santoso, E.Hafid.2008. Perubahan Iklim, Hutan dan REDD : Peluang atau Tantangan?. The Partnership for Governance.Bogor.

BBC News, 2006. The Carbon Trade. www.bbcnews.com

Hasan, Rofiqi. 2007. WALHI Tolak Perdagangan Karbon, www.tempo.com

Kartiadi, E, 2009. Peluang Indonesia Jual Karbon. www.greenradio.com

Marsono, Joko. 2007. Bahan Kuliah Konservasi Ekositim, MKSDAL,

Pascasarjana, Fakultas Kehutanan. Universitas Gadjah Mada.

Prasetyo, L.A, 2009. Pemerintah Harus Tegas dan Cepat Atur Perdagangan Carbon (artikel). www.kompas.com

Siregar, C.A.,A.N Ginting. 2007. Potensi Carbon Trade Hutan Tanaman Dipterocarpa. Balai Besar Penelitian Dipterokarpa. Samarinda

Author: tumpuknatat

I am a dreamer and lover

2 thoughts on “Karbon Trading di tanah Dayak…Mungkinkah??

  1. Hi David,
    Ari kakahnu hi George Soros hawi pi kalteng lepuh ninung, kayu kaya takam.

  2. hanye neh..puang sawat panalu…..

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s